Tiara Rizki, Pelaksana Penanganan Gizi di Dinas Kesehatan, Senin (8/12) mengemukakan, dari jumlah itu terbanyak berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 2.598 Balita. Padahal daerah ini dinilai lebih makmur dan lebih maju pembangunannya dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten.

Tiara mengemukakan, selama Januari-November tercatat 9 balita meninggal yang berasal dari 7 balita di Kabupaten Lebak dan 2 balita dari Kabupaten Serang. Penyebab kematian balita itu antara lain parlu-paru, infeksi saluran pernafasan akut, radang otak dan sebainya. Penyakit ini diderita karena kondisi gizi buruk balita.

Dia merinci, jumlah balita penderita gizi buruk di Kabupaten Lebak mencapai 906 orang, Serang sebanyak 1.847 balita, Kota Tangerang sejumlah 1.314 balita, Kota Cilegon sebanyak 277 balita, Kota Serang sebanyak 644 balita dan Kabupaten Tangerang mencapai 2.598 balita.

”Dari jumlah balita penderita gizi buruk itu menunjukan daerah perkotaan atau bersifat urban malah lebih banyak penderita gizi buruk dibandingkan daerah yang masih bersifat pedesaan. Karena itu ada kekhawatiran krisis keuangan global yang berdampak pada PHK para pekerja justru akan menambah panjang deretan angka penderita gizi buruk balita,” ujarnya.

Upaya pengentasan gizi buruk berkaitan denga upaya pengentasan kemiskinan yang penanganannya harus dilakukan lintas sektoral. Karena itu, Dinkes setempat berupaya memberikan pemberian makanan tambahan (PMT). ”Bagi orang tua yang membawa anak penderita gizi buruk ke Puskesmas, selain diberi PMT, juga diberi uang transpor Rp 20.000 sekali berkunjung. Tujuannya untuk memudahkan keluarga miskin membawa anaknya ke Puskesmas, tidak kesulitan ongkos,” ujarnya. (*)

Tiara Rizki, Pelaksana Penanganan Gizi di Dinas Kesehatan, Senin (8/12) mengemukakan, dari jumlah itu terbanyak berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 2.598 Balita. Padahal daerah ini dinilai lebih makmur dan lebih maju pembangunannya dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten.

Tiara mengemukakan, selama Januari-November tercatat 9 balita meninggal yang berasal dari 7 balita di Kabupaten Lebak dan 2 balita dari Kabupaten Serang. Penyebab kematian balita itu antara lain parlu-paru, infeksi saluran pernafasan akut, radang otak dan sebainya. Penyakit ini diderita karena kondisi gizi buruk balita.

Dia merinci, jumlah balita penderita gizi buruk di Kabupaten Lebak mencapai 906 orang, Serang sebanyak 1.847 balita, Kota Tangerang sejumlah 1.314 balita, Kota Cilegon sebanyak 277 balita, Kota Serang sebanyak 644 balita dan Kabupaten Tangerang mencapai 2.598 balita.

”Dari jumlah balita penderita gizi buruk itu menunjukan daerah perkotaan atau bersifat urban malah lebih banyak penderita gizi buruk dibandingkan daerah yang masih bersifat pedesaan. Karena itu ada kekhawatiran krisis keuangan global yang berdampak pada PHK para pekerja justru akan menambah panjang deretan angka penderita gizi buruk balita,” ujarnya.

Upaya pengentasan gizi buruk berkaitan denga upaya pengentasan kemiskinan yang penanganannya harus dilakukan lintas sektoral. Karena itu, Dinkes setempat berupaya memberikan pemberian makanan tambahan (PMT). ”Bagi orang tua yang membawa anak penderita gizi buruk ke Puskesmas, selain diberi PMT, juga diberi uang transpor Rp 20.000 sekali berkunjung. Tujuannya untuk memudahkan keluarga miskin membawa anaknya ke Puskesmas, tidak kesulitan ongkos,” ujarnya. (*)

Selain itu, para penjual kompor dan tabung gas gratis itu beralasan, tidak mau menggunakan kompos gas karena khawatir meledak akibat tidak paham menggunakannya. Penjual dan penggadai kompor gas itu terdapat di Desa Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang.

Menurut Ashadi, Kepala Desa Kuranji, kelima warganya yang sengaja menjual kompor gas ke tetangganya, dan 5 lagi digadaikan. “Kami sudah sosialisasikan kepada warga sebelumnya seperti apa mengunakannya, tapi tetap saja warga kami menolak dengan alasan kalau dipakai pasti meledak,” terang Muhadi.

Sementara itu berdasarkan data yang ada, 5 orang warga yang menjual bantuan kompor gas dari pemerinth tersebut diantaranya, Masni, Sarah, Nurhayani, Satar dan Murid. Kelimanya warga RT 03/RW 02 Desa Kuranji. Harga kompor gas yang dijual bervariasi mulai Rp 120.000 – Rp 150.000.

Secara terpisah Asisten Daerah (Asda) II Pemporv Banten Hidayat Djauhari menyesalkan, upaya penjualan kompor gas yang dilakukn oleh warga. Menurut dia, mestinya warga yang belum memiliki kompor gas tidak menjualnya seperti itu, alasannya, pada awal tahun 2009 PT Pertamina secara menyeluruh menarik jatah minyak tanah bersubsidi dari pasaran.

“Kalau saja pada awal Januari mendatang, masyarakat yang telah menjual kompor gasnya itu tidak membeli kembali kompor gas, saya khawatir mereka akan kesulitan, karena minyak tanah bersubsidi sudah tidak ada di pasaran pada awal tahun depan,” katanya.

Hidayat berharap, kepada seluruh warga Banten yang telah menerima kompor gas agar dimanfaatkan sebaik mungkin. “Kami akan coba melakukan sosialisasi kepada warga, agar tidak ada lagi yang dijualnya bantuan kompor gas dari pemerintah,” katanya.

Sebelumya, PT Pertamina Pusat telah merealisasikan usulan penambahan tabung gas yang disampaikan oleh Perusahaan Dagang (PD) Banten Global Development sebanyak 250.000 tabung. Penambahan tabung ini dilakukan, telah diperpanjangnya kontrak antara Pertamina dengan BGD beberapa waktu lalu.

Menurut salah satu Pemasaran BBM Pertamina Gas Dome Region II Wilayah Jawa Bagian Barat, Susi A Prasetya, penambahan tabung konversi ke gas itu dilakukan atas usulan dari BGD, karena masih kurangnya tabung untuk masyarakat di Provinsi Banten yang membutuhkan. “Karena itu usulannya direalisasi, apalagi distribusi tabung gas sebanyak 700.000 unit telah selesai dibagikan,” katanya.

Ada beberapa sangksi yang akan diberikan kepada BGD jika tidak mampu mendistribusi sampai dengan akhir tahun 2008. “Ada beberapa klausul menyebutkan sangksi dalam kerjasama PD BGD dengan Pertmina, tapi saya tidak jelas seperti apa,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Banten, Media Warman. Menurut dia, penambahan itu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum kebagian konversi tabung gas. “saya rasa langkah BGD sangat bagus, ditambah penyelesian distribusi kepada 700.000 unit lebih telah selesai dilakukan,” katanya. (*)

Pandeglag – Hujan yang mendera beberapa hari terakhir menyebabkan sebagian wilayah Provinsi Banten mengalami banjir, terutama di daerah yang merupakan “langganan” banjir setiap tahun. Kedalaman air berkisar 30 cm hingga 2 meter. Hingga Selasa (25/11), di Kabupaten Pandeglang, banjir menyebabkan terputusnya jalan Labuan-Panimbang-Cibaliung yang disebabkan jalan terendam mencapai 50 cm.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan, banjir di Kabupaten Pandeglang meredam 6 desa dengan kedalaman air mencapai 50 cm hingga 2 meter. Selain putusnya jalan Labuan-Panimbang-Cibaliung, banjir juga menyebabkan warga Kecamatan Patia dan Pagelaran kesulitan saling berhubungan. Mereka terpaksa berputar ke daerah sekitarnya, sehingga menempuh waktu 1-2 jam.

Sudar, warga Kecamatan Patia mengatakan, banjir mulai terjadi setelah wilayahnya diguyur hujan secara terus-menerus sejak Jumat pekan lalu, Namun, banjir yang terparah di Kecamatan Patia terjadi saat ini. “Kalau kemarin airnya belum begitu tinggi tapi sekarang sudah banyak merendam rumah warga,” kata Ahmad.

Akibat banjir itu ada Sekolah Dasar di Patia terendam dengan ketinggian 50 cm. Sehingga, sekolah meliburkan siswanya. “Banjir telah merendam ribuan hektar sawah yang telah siap memasuki musim tanam,” kata dia.

Selain banjir, sedikitnya 18 unit rumah di Kampung Taragong, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang rusak karena terpaan angin kecang yang terjadi Senin (24/11) sekitar pukul 04.30 WIB. Akibat tiupan angin kencang selama 30 menit, atap rumah warga hancur berserakan. Selain merusak rumah, angin kencang juga menumbangkan pohon di desa Margasana.

Kepala Desa Margasana, Nana Supriatna mengatakan, telah melaporkan adanya kejadian musibah tersebut kepada pihak Kecamatan setempat. Meski demikian kata dia, dalam musibah itu tidak sampai menelan korban jiwa. “Hasil pendataan yang telah kami lakukan sedikitnya 18 rumah warga Kampung Taragong Rt 05,05 Rw 02 mengalami rusak yang lumayan berat akibat angin puting beliung,” tuturnya.

Sementara di Kabupaten Lebak, Sungai Cisangu, Kecamatan Cibadak, Lebak meluap, Akibatnya rumah-rumah warga di Kampung Kemantren, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, terendam banjir sejak pagi kemarin dengan ketingian air setinggi lutut orang dewasa. Bisri warga setempat mengatakan, banjir terjadi akibat dari luapan anak Sungai Ciujung atau Sungai Cisangu sejak pukul 06.00 WIB, akibat hujan yang terjadi sejak Minggu (23/11) lalu. “Jika hujan terus terjadi, maka bukan tidak mungkin banjir akan terus meluap hingga keatap rumah,” katanya.

Sekretaris I Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (Satlak PB) Kabupaten Lebak, Ujang Bahrudin mengatakan, pihaknya akan kembali meninjau seluruh lokasi pemukiman di bantaran sungai, untuk melakukan himbauan kepada masyarkat agar selalu waspada. “Kami masih akan terus melakukan pemantauan,” kata dia. (*)

“Dalam laporan direksi memang terdapat rencana dirumahkannya karyawan PT KS akibat krisis global keuangan dunia. Rencananya selama penghentian produksi, kami akan melakukan perbaikan mesin-mesin (overhaul) agar saat digunakan nanti akan lebih baik,” kata Taufiqurachman Ruki, Presiden Komisaris (Preskom) PT Krakatau Steel yang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihubungi per telpon, Minggu (23/11).

Meski membenarkan rencana merumahkan para karyawannya, Taufiqurachman Ruki belum mau merinci lebih jelas. Dia hanya menyebutkan, laporan tersebut sudah dikiriman ke Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apakah rencana tersebut disetujui atau tidak.

Sementar itu, sejak September 2008, empat industri tekstil di Kabupaten Serang, Banten, telah merumahkan 1.597 karyawan. Empat perusahaan itu adalah, PT Panca Plaza Indo Tekstil, PT Grand Pintalan, PT Sugih Brother dan PT Pancawira Brother.

Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, Mapar Suparyadi mengatakan, untuk PT Panca Plaza Indo Tekstil telah merumahkan 386 pekerja, PT Grand Pintalan merumahkan 417 pekerja, PT Sugih Brother merumahkan 429 pekerja dan PT Pancawira Brother merumahkan 365 pekerja. “Untuk PT Panca Plaza Indo Tekstil telah mengalami kerugian. Namun, perusahaan itu, belum memberikan laporannya,” kata Supriyadi.

Supriyadi mengatakan, untuk alasan tiga perusahaan yang telah merumahkan pekerjanya yaitu PT Grand Pintalan, PT Sugih Brother dan PT Pancawira Brother, belum menerima alasan yang jelas. “Yang jelas para pekerja telah dirumahkan, tapi alasan kenapa mereka dirumahkan belum tahu penyebabnya,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten, Alfonso membenarkan terkait adanya perusahaan di Serang yang telah merumahkan para pekerjanya. “Memang akhir-akhir ini memang banyak pekerja yang dirumahkan, karena perusahaan sedang susah,” katanya.

Alfonso menjelaskan, dari 635 perusahaan yang ada di Kabupaten Serang, sebanyak 20 perusahaan saat ini mulai terkena dampak krisis global. Hal itu terbukti, banyak perusahan tujuan ekspor di Amerika mengurangi pesanan hingga 20 persen. Menghadapi pengurangan pesanana tersebut, masing-masing perusahaan mengambil sikap yang berbeda-beda, termasuk soal merumahkan para karyawannya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Yesehikal Prabowo menyatakan, sudah melakukan advokasi terhadap para pekerja yang dirumahkan. Sebab, walaupun dirumahkan, perusahaan harus tetap memberikan gaji kepada para karyawan. “Memang saat ini para karyawan diberikan bayaran, tapi hanya 50 persen saja dari gajih pokoknya,” kata dia. (*)

“Jika berkoalisi dengan sesama partai Islam peluang untuk menang sangat sedikit. Sedangkan dengan partai nasionalis, kemungkinan itu lebih besar,” kata Tifatul Sembiring, Presiden PKS saat memperingati hari guru dan hari kesehatan nasional di Alun-alun Barat, Kota Serang, Banten, Minggu (23/11).

Tifatul Sembiring membenarkan, PKS menargetkan perolehan suara 20 persen dalam Pemilu 2009. Jika berkoalisi dengan partai nasionalis, dia berharap perolehan suara itu mencapai 40 persen. “Dengan perolehan suara itu bisa memberikan kekuatan di parlemen. Kami berharap PKS diberi kepecercayaan oleh partai koalisi untuk mengusung calon presiden,” katanya.

Tifatul Sembiring dalam orasi politiknya dihadapan ribuan kader PKS mengatakan, kader PKS harus tetap konsisiten menjalankan misi dakwah dalam berpolitik. Bahkan para kader PKS juga diminta untuk tidak terlena apabila sudah duduk menjadi anggota DPR. “Jangan coba-coba untuk menghianati kerja keras kader PKS lainnya saat duduk nanti,” kata dia.

Tifatul mengatakan, saat ini banyak anggota dewan atau kader partai yang ditangkap akibat dugaan kasus korupsi. Namun, dari beberapa anggota DPR itu tidak ada anggota dewan dari PKS. “Dari beberapa kasus yang selama ini sedang diungkap oleh penegak hukum banyak anggota dewan yang ditahan,” kata dia.

Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten, Miftahudin mengatakan, targetan suara PKS di Banten yaitu sebanyak 30%. Target tersebut, diyakini bisa tercapai oleh DPW Banten. “Targetan suara itu, dilihat dari pengalaman pemilu 1999, 2004 dan pelaksanaan pilkada – pilkada yang digelar di Banten,” tutur Miftahudin.

Menurut dia, agar tergetan suara itu bisa tercapai, PKS DPW Banten juga melakukan pemenuhan struktur PKS hingga tingkat ranting dan juga membentuk 1500 lebih tim monitoring PKS. “Untuk kader PKS terbina yang ada di Banten saat ini, jumlahnya 24.000. dan tingkat ranting PKS sudah mencapai 90 persen,” katanya. (*)

Serang – Majelis hakim yang dipimpin Maenong memutuskan vonis bebas bagi mantan Ahmad Rivai (mantan Pjs Bupati Serang) dan Aman Sukarso (mantan Sekda Pemkab Serang) di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (13/11) sore. Kedua mantan pejabat itu dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dalam perkara pembangunan jalan lingkungan Pasar Indur Rawu (PIR) senilai Rp 5 miliar.

Sidang kedua terdakwa mantan pejabat ini dilakukan secara terpisah, dengan ketua majelis hakim yaitu Maenong. Untuk terdakwa Aman Sukarso, digelar pada pukul 13.30 wib, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu M Hidayat. Sedangkan, untuk Ahmad Rivai digelar pada pukul 14.00 wib, dengan JPU Sukoco.

Maenong mengatakan para terdakwa itu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan yang dituduhkan oleh JPU. Untuk itu, ketua majelis hakim meminta kepada JPU untuk memulihkan hak-hak para terdakwa. “Nama baik terdakwa harus kembali dipulihkan,” ujar Maenong, yang juga sebagai Kepala PN Serang.

Usai sidang, Sukoco maupun M Hidayat, masih melakukan pikir-pikir terhadap putusan Ketua Majelis Hakim yang telah memvonis bebas kedua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan penanganan jalan dan drainase lingkungan Pasar Induk Rau yang telah merugikan negara Rp5 miliar itu. “Kami pikir-pikir dahulu langkah hukum selanjutnya,” kata M Hidayat.

Aman Sukarso dan Ahmad Rivai tidak mau berkomentar terkait keputusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim kapadanya. “Terserah kamu saja, saya tidak mau komentar,” katanya.

Awalnya, pada sidang yang digelar Rabu (22/10) lalu, kedua terdakwa telah dituntut penjara empat tahun dan dipotong masa tahanan berikut denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan oleh JPU. Walau pun Rivai dan Aman dianggap tidak memperkaya diri sendiri, tetapi karena kebijakanya dianggap terbukti melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya orang lain yaitu Direktur PT Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC) Chasan Sochib.

Sehingga JPU meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20/2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kesalahan Aman Sukarso, karena telah membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahului perubahan APBD 2005 tentang kegiatan penanganan jalan dan drainase lingkungan Pasar Induk Rawu dan membuat memo kepada kepala BPKD. Atas memo itu kepala BPKD menerbitkan SK yang membebankan biaya pembangunan jalan lingkar dan drainase PIR dari pos pemeliharaan jalan dan jembatan yang bukan peruntukannya. Dana pemeliharaan jalan dan jembatan dibayarkan kepada direktur PT Sinar Ciomas Raya Contractor Chasan Sochib untuk memenuhi tagihan PT SCRC yang membangun jalan lingkar dan drainase PIR yang tidak direncanakan.

Sedangkan Ahmad Rivai, dianggap bersalah karena menandatangani daftar pengantar surat permintaan pembayaran nomor 900/03-BT/2005 tertanggal 19 Mei 2005 dan mengirim surat ke kepala Dinas PU Kabupaten Serang bernomor 620/1088/Pemb. Dan memerintahkan kepala BPKD untuk membayar tagihan dari PT SCRC menggunakan dana bantuan block grant dari Pemprov Banten untuk membayar pembangunan jalan lingkar dan drainase PIR Rp5 miliar walaupun proyek itu tak pernah direncanakan oleh Subdin Pengairan maupun Subdin Bina Marga DPU Serang. (*)

Serang – Puluhan mahasiswa dari Solidaritas Mahasiswa Banten (SMB) berdemo di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kamis (13/11) untuk mendesak kejaksaan mengusut tuntas kasus suap ke anggota DPRD Pandeglang Rp 1,4 miliar dan pinjaman daerah Rp 200 miliar dari Bank Jabar. Sebab pengusutan kasus itu dinilai lamban dan terkesan tidak serius penanganannya.

Mereka menggelar aksinya selama saatu jam, mulai pukul 10 00 sampai dengan 11 00 WIB juga mempertanyakan, alasan kejaksaan yang telah melaporkan aksi unjuk rasa yang dilakukn oleh Aliansi Masyarakat Pandeglang Mengunggat (AMPM) dan Gerakan Solidaritas Mahasiswa (GSM) Serang beberapa waktu lalu kepada polisi.

Menurut koordinator aksi Agus Lani, kinerja dari Kejati Banten dianggap tidak maksimal, sebab sampai saat ini surat izin pemeriksaan untuk pejabat di Kabupaten Pandeglang tidak jelas. Mereka minta kepada kejaksaan agar mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) mempercepat proses izin pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dalam kasus suap pinjaman daerah Rp200 miliar.

“Seluruh anggota DPRD Pandeglang sudah diperiksa, lima orang tersangka sudah ditahan. Namun, aktor utama belum tersentuh dengan alasan menunggu izin presiden,” katanya.

Untuk itu, pengunjuk rasa mendesak agar Kejati Banten mendorong Kejagung untuk segera mempercepat proses izin pemerikasaan Bupati Pandeglang, Ahmad Dimyati Natakusumah dan wakilnya Erwan Kurtubi, yang sudah disampaikan kepada Presiden melalui Kejaksaan Agung 23 Juli 2008.

Dalam aksinya tersebut, mereka juga meminta kepada para insan pergerakan kaum muda, mahasiswa , para ulama , pengusaha dan seluruh masyarakat Pandeglang maupun Banten untuk tetap konsisten dalam menegakkan keadilan. “Kami harap semua pihak terus melakukan pengawalan hukum dan memelototi kasus suap ini,” katanya.

Aksi unjuk rasa tidak ada satupun pejabat Kejati Banten menemui para pengunjuk rasa yang dijaga ketat puluhan aparat kepolisian. Selesai berorasi, puluhan pengunjuk rasa itu membubarkan diri dengan tertib. (*)

Gerbang di Lopang Gede yang sebelumnya dijaga ketat terlihat lengang. Portal yang semula difungsikan untuk menyeleksi orang yang masu ke wilayah ini, Senin pagi tampak dibiarkan terbuka. Hanya ada beberapa orang yang berkumpul di warung sekitar pintu masuk tersebut. Warga pun beraktivitas seperti hari-hari sebelum peristiwa pemakaman Imam Samudera, yaitu sibuk pergi ke kantor maupun berdagang di Pasar Lama Serang yang tak jauh dari Lopang Gede.

Sementara itu, Tim Pembela Muslim (TPM) Banten, Agus Setiawan mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Komisi III DPR, Komisi Nasional Hukum dan Ham untuk membentuk tim pencari fakta. Pasalnya, dengan dipersulitnya permintaan keluarga dan juga pengacara untuk mengunjungi terpidana mati bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Imam Samudra. Berindikasi adanya faktor kekerasan, tekanan dan balas dendam dalam melakukan eksekusi. “Kami meragukan eksekusi yang dilakukan oleh eksekutor,” kata Qadhar Faisal Ruskanda, yang datang ke kediaman Embay Badriyah.

Pelaksana Medis Mer-C, Yose Rizal mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan keluarga terkait ada tidaknya kejanggalan eksekusi mati oleh tim eksekutor. “Kalau memang diperlukan otopsi, peralatan kami sudah lengkap,” kata Yose Rizal.

Menurut Yose, dari hasil pemeriksaan tes kesehatan yang dilakukannya kepada tiga terpidana mati bom Bali I, seminggu sebelum eksekusi. Untuk Imam Samudra sehat-sehat saja tanpa ada keluhan apapun. “Pada perinsipnya kesehatan mereka (Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Imam Samudra) sehat-sehat saja,” kata dia.

Jenazah Imam Samudra yang dibawa oleh Helikopter dari Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah menuju Provinsi Banten, mendarat di Mapolda Banten pada pukul 08.25 wib. Jenajah Imam Samudra langsung dipindahkan ke mobil ambulance milik RSUD Serang, dengan nomor polisi A 9922 A.

Setelah dipindahkan, jenazah Imam Samudra langsung dibawa kerumah orang tua istri Imam Samudra, Zakiah Darajad yang terletak di Komplek Pasir Indah, Kampung/ Kelurahan Cinaggung, Kecamtan Serang, Kota Serang dengan pengawalan ketat. Jenazah Imam Samudra tiba dirumah orang tua Zakiah pada pukul 08.40 wib yang langsung disambut oleh pihak keluarga.

Jenazah Imam Samudra, langsung dibawa masuk oleh keluarga yang didampingi oleh Asintel Kejati Banten Firdaus Dwilmar kedalam rumah. Keluarga langsung menutup pintu rumah dan melarang wartawan untuk mengambil gambar. Selang beberapa menit, teriakan gemuruh takbir dari dalam rumah terdengar menggelegar secara terus-menerus.

Didalam rumah mertua Imam Samudra itu, sudah ada Zakiah, Istri Imam Samudra dan empat orang anak Imam Samudra yaitu Umar Jundalhak, 12, Salsabila, 10, Tasnim, 8, dan juga Iyas, 6, serta keluarga Imam Samudra yang telah menanti kedatangnya.

Jenazah Imam Samudra, tidak kembali dimandikan dan diganti kain kafanya oleh keluarga. Janzah Imam Samudra, hanya dipindahkan dari keranda yang dibawa ambulance milik RSUD Serang ke keranda milik Mer-C.

Sebab, janzah Imam Samudra juga dipindahkan dari mobil ambulance milik RSUD ke ambulance Mer-C dengan nomor polisi B7640IP saat akan dibawa ke Masjid Al Manar yang terletak di jalan raya Banten Nomor 58 Kelurahan Lopang, untuk disholatkan. Di Masjid Al Manar itu, telah berkumpul ribuan orang dari berbagai ormas islam yang datang dari berbagai kota dan juga warga setempat, untuk menyambut kedatangan jenazah Imam Samudra.

Karena luas masjid tidak bisa menampung jamaah, maka sholat jenazah dibagi menjadi tiga termin. Diantaranya, selaku imam dalam sholat jenazah pada termin pertama dipimpin oleh Haririr Karim dan pada sholat yang kedua dipimpin oleh Alawi Mamun.

Ditengah prosesi sholat jenajah Imam Samudra, massa ormas islam sempat tegang dengan Kapolres Serang AKBP Mamat Surahmat. Karena, massa melarang Kapolres untuk masuk kehalaman masjid Al Manar.

Tidak hanya itu, setelah jenazah akan dimakamkan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU), Lopang Gede, Kecamtan Serang, Kota Serang Banten. Polisi berpakaian preman menagkap satu orang ormas islam yang sedang mengantar jenazah dekat dengan Masjid AL Manar. Namun, saampai saat ini belum diketahui penyebab laki-laki dengan badan kekar yang menggunakan baju biru itu ditangkap dan langsung dibawa dengan mobil kijang super.

Bahkan, kericuhan juga terlihat saat prosesi pemakaman Imam Samudra akan dimulai. Barisan anggota polisi yang memberi jarak dengan makam Imam Samudra, akhirnya jebol akibat desakan ribuan warga yang ingin menyaksikan prosesi pemakaman Imam Samudra lebih dekat.

Kendati demikian, prosesi pemakaman Imam Samudra yang disaksikan keluarga dan sahabat serta pendukung Imam Samudra sangat lancer. Bahkan ibunda Imam Samudra, Istri dan anak-anaknya terlihat tidak menunjukan kesedihan.

Adik Imam Samudra, Lulu Jamaludin usai prosesi pemakaman mengatakan, saat mayat Imam dibuka, wajah Imam Samudra tersenyum dan sangat wangi. Namun di tubuh Imam Samudra masih terlihat darah. “Kalau berapa lukanya gak tahu,” kata dia.

Sementara itu, pengamanan yang dilakukan Polda Banten menjelang proses pemulangan terpidana mati bom Bali I, Imam Samudra ke Provinsi Banten sangat ketat. Bahkan, disetiap pintu menuju kediaman orang tua Imam Samudra di Kawasan Lopang Gede, Kelurahan Lopang, Kecamatan/Kota Serang, dijaga anggota Brimob Polda Banten, lengkap dengan senjata serbu laras panjang.