Serang – Sebanyak 52.000 guru (pengajar) dari 89.000 guru di Provinsi Banten dinilai tidak memenuhi syarat akademik untuk menjadi seorang guru. Selain itu, banyak guru yang mengajar pada bukan bidangnya. Konidisi dipastikan mempengaruhi mutu anak didik yang dihasilkan.
“Bagaimana mutu pendidikan mau berkualitas di Banten jika kondisinya seperti ini. Dan, persoalan ini harus segera dipecahkan, apalagi mulai tahun depan Pemprov Banten akan memenuhi amanah undang-undang yang mengharuskan 20 persen anggaran pendidikan dari total anggaran yang ada,” kata Eko Endang Koswara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Jumat (19/9).
Eko memaparkan, guru yang tidak memenuhi syrat itu sebagian besar terdapat di sekolah dasar. Sebagian besar guru itu hanya memiliki pendidikan diploma II, sehingga tidak memenuhi standar pendidikan yang disyaratkan.
Sebelumnya, Pemprov Banten juga telah menggulirkan program peningkatkan standar kualifikasi akademik bagi guru. Setiap tahunya diberikan bantuan bea siswa untuk 200 guru yang besarnya Rp2 juta per orang. “Tahun depan kemungkinan jumlahnya akan semakin bertambah, karena sebelumnya jumlah guru yang diberikan bantuan itu masih sangat sedikit,” ujarnya.
“Bagi guru yang telah bersertifikat justru akan menambah tunjangan yang besarnya satu kali gaji pokok. Seharusnya, guru-guru itu antusias dalam meningkatkan diri, sekaligus menjalani prasertifikasi. Pada akhirnya, guru itu sendiri yang akan merasakan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Rencana pemerintah yang mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan pada tahun depan, diakui Eko, pihaknya sangat berasa optimis bias mengelolanya dengan baik. Bahkan, pihaknya telah merencanakan 13 program priorotas yang telah disiapkannya. “Selama ini semua program terbentur masalah anggaran, dan mudah-mudahan semua bias terlaksana. Saya merasa optimis bisa menyerapnya. Tahun lalu memang ada Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran), tapi bukan berarti anggaran yang tidak terserap. Tapi itu hasil efisiensi. Lumayan sampai sekitar Rp 2 miliar lebih,” kata Eko. (*)
DIarsipkan di bawah: Sosial | Ditandai: Banten, education, pendidikan
